Sejumlah Advokat Somasi Wapres Gibran, Singgung Akun Fufufafa dan Dicap Buat Noda Hitam Demokrasi

TRIBUNSOLO.COM - Wapres Gibran Rakabuming Raka mendapatkan somasi dari Advokat Perekat Nusantara dan TPDI.

Para advokat tersebut menilai keberadaan Gibran dalam jabatan sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 telah mendelegitimasi Pemerintahan hasil Pemilu 2024.

Mereka juga menganggap Gibran sudah membuat noda hitam dalam sejarah demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.

Baca juga: Rocky Gerung Desak DPR Segera Proses Usulan Pemakzulan Gibran, Sebut Publik Sudah Menunggu

"Demi keabsahan dan legitimasi Pemerintah hasil Pemilu 2024, kami menyampaikan SOMASI PERTAMA dan TERAKHIR kepada Gibran agar dalam tempo 7 (tujuh) setelah menerima SOMASI ini, segera menyatakan MENGUNDURKAN DIRI dari Jabatan WAKIL PRESIDEN RI," bunyi somasi tersebut dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Rabu (2/7/2025)

"Apabila setelah lewat dari 7 (tujuh) hari setelah SOMASI ini diterima, Gibran tidak mengundurkan diri dari Jabatan WAKIL PRESIDEN RI, maka  kami akan membawa permasalahan ini sebagai ASPIRASI MASYARAKAT kepada MPR RI untuk menyelenggarakan sebuah SIDANG MPR RI guna MENDISKUALIFIKASI (BUKAN MEKANISME PEMAKZULAN) JABATAN WAKIL PRESIDEN atas nama Gibran Rakabuming Raka," 

Berikut isi somasi lengkap yang dilayangkap Advokat PEREKAT NUSANTARA dan TPDI ke Wapres Gibran.

SOMASI PARA ADVOKAT PEREKAT NUSANTARA DAN TPDI  KEPADA 
GIBRAN RAKABUMING RAKA, WAPRES 2024-2029.

1.    Bahwa kami Para Advokat PEREKAT NUSANTARA dan TPDI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Masyarakat atau Rakyat Indonesia, pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan Surat No. : 003/PER-TPDI/X/2024, Perihal Pembatalan Pelantikan Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (Gibran), tertanggal 10 Oktober 2024, telah menyampaikan ASPIRASI dan/atau TUNTUTAN kepada MPR agar pada Sidang MPR RI tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, “MENDISKUALIFIKASI” atau “TIDAK MELANTIK” Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024, BERHALANGAN TETAP. 

2.    Bahwa meskipun dalam persidangan MPR tanggal 20 Oktober 2024, MPR tetap melantik Gibran sebagai Wakil Presiden RI, namun oleh karena Surat Para Advokat PEREKAT NUSANTARA dan TPDI itu merupakan ASPIRASI MASYARAKAT, maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf d dan pasal 10 huruf b UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, wajib hukumnya bagi MPR untuk menyerap dan mempertimbangkan pada masa sidang tahunan MPR berikutnya, sesuai ketentuan pasal 2 UUD 1945. 

3.    Bahwa oleh karena terdapat “Peristiwa Hukum” dan “Fakta Hukum” yang terjadi dan muncul sebelum, selama dan sesudah Pilpres 2024, terlebih-lebih selama proses perkara Uji Materiil No. 90/PUU-XXI/2023, proses pencalonan sebagai Cawapres, hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 (selama jedah waktu 6 bulan), banyak hal telah terjadi dan muncul di ruang publik, namun tidak semua persoalan yang muncul di ruang publik, boleh dijadikan Obyek Sengketa Pilpres di MK, karena itu pasal 427 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, membuka pintu untuk mendiskualifikasi (bukan memakzulkan) seorang Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden terpilih jika “BERHALANGAN TETAP”. 

Baca juga: Surat Usulan Pemakzulan Gibran Tak Dibacakan di DPR, Pengamat: Takut Bikin Gaduh

4.    Bahwa adapun “Peristiwa Hukum” dan Fakta Hukum” yang terjadi dan timbul dimaksud, dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1.    Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, 16 Oktober 2023 dan Putusan MKMK dalam Perkara Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi  No. : 2, No. 3, No. 4 dan No. 5/MKMK/L/11/2023, tertanggal 7 November 2023, merupakan “Peristiwa Hukum” dan “Fakta Hukum” yang sangat penting dan menentukan bagi keabsahan pencawapresan Gibran, oleh karena Putusan MK dan Putusan MKMK dimaksud, tidak hanya berimplikasi hukum kepada Hakim Konstitusi ANWAR USMAN diberhentikan dari jabatan Ketua MK dan 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya diberi sanksi administratif berupa Teguran Tertulis dan Teguran Lisan, akan tetapi juga berimplikasi hukum pada tidak sahnya Putusan MK No. : 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dimaksud, dengan segala akibat hukumnya.

2.    Dengan demikian, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023 dan Putusan MKMK dalam Perkara Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi  No. : 2, No. 3, No. 4 dan No. 5/MKMK/L/11/2023, tertanggal 7 November 2023, merupakan “Peristiwa Hukum” dan Fakta Hukum yang sangat penting dan menentukan yang memastikan bahwa keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 menjadi cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum, sehingga menempatkan Gibran berada dalam posisi “BERHALANGAN TETAP” dan seharusnya tidak dilantik sebagai Wakil Presiden sesuai ketentuan pasal 427 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

3.    Penjatuhan Sanksi Administratif berupa Pemberhentian Ketua MK ANWAR USMAN dan penjatuhan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis dan/atau Lisan kepada 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya berikut terpilihnya Hakim Konstitusi SUHARTOYO sebagai Ketua MK pada tanggal 9 November 2023, sebagai pelaksanaan dari Putusan MKMK No. : 2, No. 3, No. 4 dan No. 5/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023, menjadi bukti terkuat yang merupakan “Peristiwa Hukum” dan Fakta Hukum”, yang sangat penting dan menentukan soal konstitusionalitas pencawapresan Gibran, karena MK berada dalam cengkraman Dinasti Politik Presiden Jokowi ketika memutus Perkara Uji Materiil No. 90/PUU-XXI/2023, pada tanggal 16 Oktober 2023.

Baca juga: Kongres PSI Akan Digelar pada 19-20 Juli di Solo, Bakal Dibuka Gibran Ditutup Prabowo

4.    Dengan demikian, secara konstitusi hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dijamin oleh ketentuan pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 angka 1 dan angka 3 dan pasal 3 dan pasal 5 dan pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga berimplikasi hukum kepada tidak sahnya putusan MK, sekaligus menempatkan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden RI terpilih yang pada tanggal 20 Oktober 2024 berada dalam posisi “BERHALANGAN TETAP”, yang seharusnya tidak dilantik sesuai ketentuan pasal 427 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.