Opini
Stimulus Sektor Properti dan Aviasi untuk Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Melalui skema PPN DTP, pemerintah menanggung pajak tersebut. Artinya, pembeli tidak perlu membayar PPN, sehingga harga jual menjadi lebih rendah.
Sektor properti bukan hanya soal jual beli rumah. Ketika satu rumah dibangun, banyak pihak ikut terlibat, antara lain tukang bangunan, arsitek, produsen semen, baja, cat, hingga penjual perabotan. Artinya, jika penjualan rumah meningkat, maka akan banyak membuka banyak lapangan kerja.
Begitu pula dengan tiket pesawat. Ketika lalu-lintas penumpang meningkat, maskapai mendapat tambahan pendapatan. Bandara menjadi lebih ramai.
Hotel, restoran, transportasi lokal, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah wisata juga ikut merasakan dampaknya.
Indonesia adalah negara kepulauan. Transportasi udara memegang peran penting dalam menghubungkan daerah. Dengan tiket yang lebih terjangkau, mobilitas masyarakat meningkat. Perjalanan bisnis lebih lancar, wisata domestik lebih hidup, dan perputaran uang di daerah semakin besar.
Secara sederhana, semakin banyak orang membeli rumah dan bepergian, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta.
Ada satu pertanyaan yang menggelitik, jika pajaknya ditanggung pemerintah, bukankah negara kehilangan uang?
Memang benar, dalam jangka pendek pemerintah tidak membukukan penerimaan pajak dari transaksi tersebut. Namun pemerintah berharap aktivitas ekonomi yang meningkat akan menghasilkan pajak dari sumber lain.
Misalnya, ketika pengembang menjual lebih banyak rumah, keuntungan mereka meningkat dan pajak penghasilannya bertambah. Juga ketika hotel dan restoran ramai karena lebih banyak wisatawan, mereka akan membayar pajak lebih besar.
Karyawan yang bekerja di sektor-sektor itu memperoleh penghasilan dan ikut membayar pajak juga.
Dengan kata lain, pemerintah mengorbankan sebagian pajak dari dua sektor ini, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, yang pada akhirnya bisa meningkatkan penerimaan negara di masa depan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap stabil pada 2026. Dalam situasi global yang belum sepenuhnya pasti, mulai dari harga komoditas hingga kondisi ekonomi dunia, stimulus dalam negeri menjadi sangat penting.
Konsumsi masyarakat, selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika daya beli melemah, pertumbuhan bisa ikut melambat. Karena itu, kebijakan seperti PPN DTP menjadi salah satu cara untuk menjaga agar masyarakat tetap berbelanja dan beraktivitas.
Sektor properti dan pariwisata dipilih karena keduanya memiliki dampak luas terhadap banyak industri. Ketika dua sektor ini bergerak, efeknya terasa sampai ke berbagai lapisan masyarakat.
Meski terdengar menjanjikan, kebijakan ini tetap perlu diawasi.
Pemerintah harus memastikan insentif benar-benar dinikmati masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
| Mengubah Skeptisme menjadi Kepercayaan: Servant Leadership ala Sherly Tjoanda Taklukkan Rakyat Malut |
|
|---|
| Pindah Buku Semudah Potong Kuku |
|
|---|
| Gandeng UMKM di Ngargorejo Boyolali, KKN UNS Olah Nasi Sisa dan Ikan Nila Jadi Kerupuk Bernilai Jual |
|
|---|
| Dari Pajak, Pendidikan Anak Diutamakan |
|
|---|
| Revisi UU MK : Demokrasi Tidak Cukup dengan Pemilu |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/solo/foto/bank/originals/Dedi-Kusnadi-pegawai-Direktorat-Jenderal-Pajak-2026.jpg)