Gaji THL Masih di Bawah UMR, BKPSDM Karanganyar Angkat Tangan : Gaji Diurus OPD Masing-masing!

Ringkasan Berita:

• BKPSDM Karanganyar menanggapi isu gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di bawah UMR dengan menegaskan bahwa penganggaran gaji bukan kewenangan mereka.
• Kepala BKPSDM Nur Aini Farida menyebut urusan gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab internal masing-masing OPD.
• Isu ini muncul setelah seorang THL mengaku hanya menerima Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah UMR Karanganyar 2025 sebesar Rp2.437.110.

Laporan TribunSolo.com, Mardon Widiyanto 

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Isu adanya Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) 2025 menuai tanggapan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar, Nur Aini Farida, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam urusan penganggaran gaji pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami tidak mengetahui terkait penganggaran gaji di masing-masing OPD,” kata Nur Aini kepada TribunSolo.com, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, BKPSDM hanya berperan dalam urusan kepegawaian dan pengembangan SDM.

Sementara soal penggajian sepenuhnya menjadi ranah internal masing-masing OPD.

“Penganggaran gaji diurus oleh internal OPD masing-masing,” ujarnya singkat.

Gaji di Bawah UMR

Sebelumnya, salah satu pegawai THL Pemkab Karanganyar mengaku hanya menerima upah sekitar Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah UMR Kabupaten Karanganyar tahun 2025 yang mencapai Rp2.437.110.

Kondisi ini mencuat di tengah keresahan para pegawai non-ASN yang terancam diberhentikan pada akhir 2025 sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Curhatan mereka soal menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar ternyata tak semanis yang dibayangkan.

Dengan jam kerja penuh seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka tak punya waktu untuk mencari pekerjaan tambahan, sementara gaji yang diterima jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

“Tidak bisa, soalnya jam pulang sampai jam 4 sore, sama seperti jam kerja ASN. Jadi kalau untuk cari sampingan tidak mungkin, apalagi saya juga sudah berkeluarga, waktunya sudah terbagi juga," keluh salah satu pegawai THL yang enggan disebutkan namanya, kepada TribunSolo, Jumat (31/10/2025).

"Kalau bicara soal jam kerja memang rugi sih jadi THL, karena nggak bisa cari sampingan lain,” tambahnya.

Pegawai yang sudah bekerja sejak 1 Agustus 2023 itu mengaku hanya menerima gaji Rp1,2 juta per bulan. 

Baca juga: Pemberhentian Pegawai non-ASN Diberlakukan Akhir Desember 2025, Pegawai THL Karanganyar Menjerit

Jumlah tersebut jauh di bawah UMR Kabupaten Karanganyar tahun 2025 yang mencapai Rp2.437.110.

“Saya bekerja di lingkungan Pemkab Karanganyar dengan status masih THL dan mendapatkan upah Rp1,2 juta per bulan, dan masuk per 1 Agustus 2023,” ujarnya.

Ia bertugas sebagai staf SDM dan keuangan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karanganyar.

Namun, meski berstatus non-ASN, beban kerjanya tak kalah berat.

“Saya di sini menggantikan ASN yang sudah purna di sini, dan jobdesk saya merangkap banyak,” katanya.

Baca juga: Polemik Pemberhentian Pegawai THL di Karanganyar, Pemkab Sebut Masih Fokus Cari Penyelesaian Masalah

Ironinya, dengan jam kerja dan beban yang hampir sama dengan ASN, para THL justru menerima penghasilan yang jauh dari kata layak.

“Kalau bicara soal cukup tidaknya, yang pasti kurang, Pak. Itu juga sangat di bawah dari UMR, apalagi kalau sudah berkeluarga. Namun berapa pun jumlahnya tetap disyukuri,” ujarnya.

Kondisi itu diperparah dengan kebijakan pemerintah yang akan memberhentikan seluruh pegawai non-ASN pada akhir 2025.

Kebijakan tersebut membuat ribuan THL di Karanganyar kini hidup dalam kecemasan, khawatir kehilangan satu-satunya sumber penghasilan.

Apa itu THL?

Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) adalah pekerja yang dipekerjakan oleh instansi pemerintah untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu tanpa memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Status mereka bersifat non permanen dan umumnya diatur melalui perjanjian kerja jangka pendek yang diperbarui setiap tahun.

THL biasanya menerima upah berdasarkan jumlah hari kerja atau gaji tetap bulanan yang nilainya sering kali di bawah standar ASN.

Baca juga: Ironi Pegawai THL di Lingkungan Pemkab Karanganyar : Gaji di Bawah UMR, Beban Kerja Setara ASN

Tugas THL beragam, mulai dari pekerjaan administrasi, kebersihan, hingga pelayanan teknis di berbagai satuan kerja perangkat daerah.

Meski berperan penting dalam mendukung jalannya pemerintahan, posisi THL tidak memiliki jaminan karier, tunjangan, maupun kepastian kerja.

Karena itu, rencana pemerintah untuk menghentikan pegawai non-ASN pada 2025 menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan mereka.