Reaksi Politisi PDIP Disebut Bahagia Usai Surat Pemakzulan Gibran Diterima DPR : Gak Ada Hubungannya

TRIBUNSOLO.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno turut memberikan pandangannya soal usul pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Dirinya menilai, sampai saay ini belum ada partai politik (parpol) yang diuntungkan terkait diterimanya surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh DPR.

Walau demikian kata dia, ada parpol yang bahagia bahwa surat pemakzulan terhadap Gibran diterima DPR yaitu PDIP.

Baca juga: Penyebab Gibran Follow Akun Judi Online di Instagram, Setwapres: Dulu Kontennya Tidak Seperti Itu

"Kalau dikalkulasi belum kelihatan yang mendapat untung. Tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia rasa-rasanya PDIP," katanya dikutip dari program Satu Meja The Forum di YouTube Kompas TV, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, kebahagiaan PDIP terkait pemakzulan Gibran tersebut bisa dilihat dari pernyataan salah satu kadernya, yaitu Andreas Hugo Pareira.

Adapun pernyataan yang dimaksud ketika Andreas menyebut bahwa surat pemakzulan Gibran yang dibuat oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut akan dibacakan saat rapat paripurna.

Andreas Hugo Pareira saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR.

"Misalnya ketika mendengarkan salah satu elite PDIP Bang Hugo Parerira mengatakan ini (surat pemakzulan Gibran) akan dibacakan di rapat paripurna," ujarnya.

Baca juga: Janji 19 Juta Lapangan Kerja Gibran Disorot di Tengah Badai PHK, Ade Armando Membela

Adi menganggap drama politik apapun jika menyangkut keluarga mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), PDIP bisa dipastikan menjadi pihak paling bahagia.

Sementara, Ketua DPP PDIP Sukur Nababan, mengaku bingung atas pernyataan Adi tersebut.

Pasalnya, jika pemakzulan terhadap Gibran benar-benar terealisasi, maka PDIP tidak mendapat dampak secara langsung.

"Saya tidak tahu arti dari berbahagia itu, ya. Kan feedback-nya kan hubungannya tidak ada terhadap kami," katanya.

Sukur lantas mencontohkan dampak langsung sehingga membuat partainya berbahagia jika pemakzulan Gibran terealisasi adalah jabatan putra sulung Jokowi tersebut digantikan oleh kader PDIP.

Baca juga: Ramai Usul Pemakzulan, Kader PSI Dian Sandi Yakin Akun Fufufafa Bukan Milik Gibran, Punya Bukti Kuat

Namun, sambungnya, hal tersebut mustahil untuk menjadi kenyataan.

"Kan kalau bahagia kan ada suatu feedback. Kan tidak mungkin dari kami menjadi wakil presiden, kan. Kecuali sudah siap-siap nih yang menggantikan dari PDIP, nih," katanya.

PDIP Dukung Usulan Pemakzulan Gibran atau Tidak? Ini Jawaban Ganjar Pranowo

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo turut mengomentari soal usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ramai belakangan ini.

Ganjar Pranowo menilai, proses memakzulkan Gibran tidaklah mudah.

Dia mengungkapkan hal karena melihat beberapa pertimbangan.

Baca juga: Bambang Pacul Sebut Kelanjutan Pemakzulan Gibran Ada di Tangan Ahmad Muzani, Bisa Rapim Jika Penting

Salah satunya yakni kerja sama politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

"Kalau melihat komposisi kerja sama politik dalam KIM, rasanya proses tidaklah mudah," ujar Ganjar dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com, Rabu (4/6/2025).

Ganjar lantas mempertanyakan apakah surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI itu menunjukkan kesalahan dan pelanggaran sesuai Pasal 7A UUD 1945 atau tidak.

Menurut dia, Forum Purnawirawan TNI baru sekadar memberi pernyataan desakan pemakzulan Gibran tanpa melampirkan bukti.

 "Itu baru pernyataan. Akan lebih baik jika dilampiri bukti-bukti. Kalau ada, itu akan jadi awal DPR bisa merespons. Itu pun jika DPR satu suara," jelasnya.

Ganjar Pranowo bicara posisi PDIP dalam tuntutan pemakzulan Gibran ini?

"Kami taat dan mengikuti konstitusi," imbuh Ganjar.

Melansir Kompas.com, sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Rocky Gerung Soroti Gibran yang Berjalan di Belakang Prabowo dan Megawati : Wapres Kehilangan Marwah

Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio sudah mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

Dia menyebut surat itu sudah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin (2/6/2025) kemarin.

Baca juga: Forum Purnawirawan TNI Ungkap Proses Pemakzulan Gibran, Sudah Surati DPR dan MPR

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

Kata dia, Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul : Surat Pemakzulan Gibran Diterima DPR, Pengamat: Suasana Hatinya Paling Bahagia PDIP

Penulis : Yohanes Liestyo Poerwoto