Gelar Pahlawan Soeharto

Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Soeharto : Penolakan PCNU Karanganyar hingga Dukungan Jokowi

Wacana penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional oleh Kementerian Kebudayaan RI memicu perdebatan

|
Penulis: Tribun Network | Editor: Putradi Pamungkas
(KOMPAS/WAWAN H PRABOWO)
GELAR PAHLAWAN - Presiden ke-2 RI, Soeharto semasa masih hidup. Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional karena dianggap memiliki jasa besar dalam pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional selama masa kepemimpinannya sebagai presiden. 

Juliyatmono mengingatkan bahwa jenazah Soeharto dimakamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, yang kini menjadi situs ziarah nasional.

"Sebagai putra daerah, saya merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan pengakuan ini. Karanganyar bangga menjadi bagian dari sejarah nasional, dan gelar pahlawan akan menjadi penghormatan abadi bagi jasanya," ujarnya.

Juliyatmono juga mendorong agar seluruh mantan Presiden RI yang telah wafat mendapatkan gelar serupa.

"Ini bentuk penghargaan negara terhadap para pemimpin yang telah mengabdikan diri untuk bangsa, tanpa memandang era atau kontroversi masa lalu. Sejarah harus dilihat secara utuh," ungkap Juliyatmono.

Baca juga: Di Karanganyar, Titiek Soeharto Akhirnya Buka Suara Soal Ayahnya Dinobatkan Jadi Pahlawan Nasional!

Penolakan dari Warga dan Tokoh Nahdlatul Ulama

Di sisi lain, penolakan terhadap wacana ini juga muncul dari masyarakat Karanganyar dan kalangan Nahdlatul Ulama.

Yoseph Heriyanto, warga Karanganyar, menyatakan sikap tegas menolak pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

“Kalau sikap saya pribadi menolak (pengangkatan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh Kemenbud RI),” kata Yoseph, Kamis (6/11/2025).

Yoseph menegaskan bahwa penolakannya bukan karena sentimen pribadi, melainkan karena banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Soeharto.

Penolakan juga disampaikan oleh Mustasyar PBNU, KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, yang menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah tersebut.

Sikap Gus Mus mendapat dukungan dari PCNU Karanganyar.

Ketua PCNU Karanganyar, KH Nuril Huda, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti kebijakan PBNU secara organisatoris.

"Urusan usulan gelar Pahlawan kepada Bapak Soeharto, kami secara organisatoris tegak lurus mengikuti sikap dan kebijakan PBNU," kata Nuril, Minggu (9/11/2025).

Nuril menambahkan bahwa meski setiap tokoh memiliki kontribusi, tidak semua layak diberi gelar pahlawan.

"Secara pribadi saya yakin setiap orang telah berkontribusi untuk kemajuan negeri ini, meski di sisi lain juga punya kekurangan, sehingga tak semua harus dilabeli pahlawan oleh negara," ungkapnya.

Gelar Pahlawan Soeharto

Isu gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto mencuat kembali menjelang Hari Pahlawan 10 November 2025, memicu perdebatan publik dan respons beragam dari berbagai kalangan.

Sumber: TribunSolo.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved