Cara Kades Sugihan Wonogiri Keruk Dana Desa, Pakai Jabatan untuk Tekan Bawahan

Informasi DPO juga telah disebarluaskan ke masyarakat.

“Sesuai prosedur, berdasarkan ekspos tim penyidik karena yang bersangkutan tidak hadir, maka menetapkan M DPO. Mudah-mudahan dengan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, yang bersangkutan bisa segera ditemukan,” tambahnya.

Insentif RT/RW Dipotong

Murdiyanto disangkakan dengan sangkaan primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sangkaan subsidairnya adalah Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, warga Desa Sugihan beberapa kali mendatangi kantor kecamatan untuk menyampaikan keluhan, di antaranya terkait insentif Ketua RT/RW.

Insentif yang seharusnya dipotong untuk disetorkan ke bank, justru membuat Ketua RT/RW menerima tagihan hutang dari bank tersebut.

Warga juga mempertanyakan kinerja Murdiyanto yang disebut jarang hadir di kantor desa dan bahkan menghilang, sehingga pelayanan publik terganggu.

Atas kondisi tersebut, warga meminta agar Murdiyanto dinonaktifkan atau mengundurkan diri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Inspektorat juga disebut kerap turun ke Desa Sugihan, mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang.

(*)